Kartu Prakerja Dituntut Mampu Cetak Tenaga Kerja Kompetitif

Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga satu juta penerima.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian mengungkapkan, skema normal Kartu Prakerja akan lebih berfokus pada upaya retraining, dan reskilling.

Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

“Program Kartu Prakerja tahun 2023 dilaksanakan dengan skema normal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Sedangkan aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Menko Perekonomian menjabarkan, pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebanyak Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.

Sementara untuk sisa target sebanyak 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,7 triliun.

Triyono Pakar Ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, upaya Pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja untuk mengejar kebutuhan tenaga kerja di era Industri 4.0 sudah tepat.

“Terkait kapasitas tenaga kerja, tentu tidak lepas dari pergerakan pasar kerja. Ke depan, harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang IT, big data, apalagi main big data merupakan skill yang bisa dituntut dan disediakan lewat pelatihan Kartu Prakerja,” ucapnya kepada wartawan, Senin (9/1/2023).

Kemudian, dengan skema normal berarti mengedepankan peningkatan skill ketimbang prinsip bantuan sosial (bansos). Sedangkan pelatihan secara tatap muka diharapkan lebih efektif dan efisien dalam proses transfer ilmu.

“Harapannya tentu bisa meningkatkan kapabilitas tenaga kerja melalui sistem tatap muka. Selanjutnya tentu perlu dievaluasi supaya swasta bisa melihat jenis pekerjaan dan jenis yang dilatih bisa terserap di pasar tenaga kerja,” katanya.

Tenaga kerja Indonesia, lanjut Triyono, harus kompetitif. Apalagi adanya proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia yang sedikit banyak akan mempengaruhi industri.

“Meski di level internasional ada potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dan kemudian di level PHK juga mengancam, saya melihat diperlukan skill untuk memperluas lapangan pekerjaan, dan membuka ruang ruang pekerjan baru,” paparnya.

Kalau peserta Kartu Prakerja bisa berwiraswasta, dia yakin dampaknya akan lebih terasa karena membuka lapangan pekerjaan baru.

Piter Abdullah Redjalam Direktur Eksekutif Segara Institute menilai, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu dari sedikit program Pemerintah yang terencana dan terlaksana dengan baik.

“Dari evaluasi yang saya lakukan, Kartu Prakerja adalah sedikit program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tinggal melanjutkan dan meningkatkan yang sudah baik tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/1/2022).

Kartu Prakerja, lanjut Piter, seharusnya tidak dibatasi dengan pelatihan kemampuan (skill) tertentu. Dia menyarankan Kartu Prakerja meningkatkan skill peserta di setiap jenis pelatihan yang dipilih.

“Program Kartu Prakerja ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja baik yang sudah bekerja mau pun yang belum bekerja di semua sektor, semua bidang. Jadi tidak dibatasi. Semua skill perlu diperkuat. Para peserta Kartu Prakerja bebas memilih skill yang menurutnya dibutuhkan,” jelasnya.

Piter menambahkan, tidak ada kaitan antara skill yang harus dimiliki pekerja dan kondisi ekonomi global. Artinya, peserta Program Kartu Pekerja sebaiknya memilih jenis pelatihan sesuai kebutuhan dan minatnya.

“Tidak juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi dan imbas global. Seorang pekerja bisa memilih skill komputer, pekerja lainnya memilih skill pertanian,” pungkasnya.(rid)